Latar Belakang

Responsive image

Indonesia yang terdiri dari gugusan kepulauan mempunyai potensi ancaman yang sangat tinggi dan juga sangat bervariasi dari aspek jenis bencana. Kondisi alam tersebut serta adanya keanekaragaman penduduk dan budaya di Indonesia menyebabkan timbulnya risiko terjadinya bencana alam, bencana ulah manusia dan kedaruratan kompleks, meskipun disisi lain juga kaya akan sumber daya alam.

Konsep negara kepulauan berhasil dituangkan dalam dokumen akhir Konferensi UN-WCDRR ke-3 di Sendai-Jepang berupa dokumen Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR 2015-2030) dalam rumusannya sebagai ”negara rawan bencana dengan karakteristik tertentu, seperti negara-negara kepulauan serta negara-negara dengan garis pantai yang panjang”.

Indonesia sebagai negara kepulauan diakui oleh berbagai ahli kebencanaan dunia sebagai wilayah yang unik. Keunikannya antara lain sebagai wilayah yang sangat rawan terhadap berbagai ancaman (hazards) baik bahaya alami (natural hazard) maupun non-alam (man-made/anthropogenic hazard), sementara kondisi lingkungan alam kita semakin rusak akibat degradasi sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan. Dengan kondisi ini, wilayah Indonesia sangat rentan (high vulnerability) berbagai jenis bencana dan kecenderungan meningkatnya tingkat risiko bencana yang sangat tinggi. Tingkat risiko bencana tersebut menjadi sangat penting karena digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas dalam dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) periode 2015-2019.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diamanatkan untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana, telah menyusun dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) untuk periode 2010-2014. Berdasarkan hasil review terhadap implementasi kegiatan yang dilakukan Kementerian/Lembaga terkait yang tertuang dalam dokumen tersebut menggambarkan bahwa Indonesia sudah banyak melakukan upaya penelitian dan riset yang terkait dengan kebencanaan, baik yang dilakukan oleh para pakar/peneliti di lembaga penelitian, maupun yang ada di perguruan tinggi. Namun perencanaan, pelaksanaan dan dokumentasi hasil penelitian/riset tersebut masih belum terkoordinasi dengan baik.

Selain itu, para pelaku penelitian/pakar yang merupakan potensi sumberdaya pengetahuan Indonesia juga masih belum terwadahi dalam suatu koordinasi yang baik, sehingga informasi sebaran peneliti dengan keahliannya masih sulit terjangkau oleh peneliti lain dan para pelaku penanggulangan bencana lainnya, termasuk para pengambil kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia.

Menyadari kondisi tersebut, maka sekitar 350 Ahli Kebencanaan yang berasal dari para akademisi, birokrat, lembaga riset, para praktisi PB, dan anggota masyarakat yang peduli bencana telah mendeklarasikan pembentukan Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) sebagai organisasi profesi nir-laba pada tanggal 5 Juni 2014 bersamaan dengan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-1 di Surabaya. Pada kesempatan tersebut telah disusun blue print dan roadmap Riset Kebencanaan Indonesia.

IABI dibentuk dengan tujuan untuk (1) mensosialisasikan perkembangan konsep dan pengetahuan tentang kebencanaan (knowledge development) kepada pemangku kepentingan terutama para penentu kebijakan, perguruan tinggi dan lembaga riset, swasta/industri, dan masyarakat/LSM kebencanaan, dan (2) melakukan riset kebencanaan yang strategis dan menjadi prioritas nasional untuk dipublikasikan dan disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan termasuk masyarakat akademis. Periode tahun 2014-2017, riset akan diarahkan dan difokuskan pada pengembangan sistem peringatan dini (Early Warning System) terutama untuk bencana tsunami, banjir/banjir bandang, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, dan gerakan massa/tanah longsor.

Pada Tahun 2015 diadakan PIT ke-2 dan Musyawarah Nasional Pertama IABI untuk mengesahkan AD/ART. Momentum ini diselenggarakan bersamaan dengan Peringatan (commemoration) 9 tahun Gempabumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Pada Tahun 2016 diselenggarakan PIT ke-3 di Institut Teknologi Bandung (ITB) Bandung, pada tanggal 23‐24 Mei 2016. PIT ke-3 menghasilkan suatu rumusan terkait Absolute Risk (AR) dan Emerging Risk (ER).

Pada tahun 2017, PIT ke-4 diselenggarakan di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat pada hari Senin-Rabu, 8-10 Mei 2017.

Selanjutnya, pada tahun 2018, PIT ke-5 diselenggarakan bekerjasama dengan Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat pada tanggal 3-4 Mei 2018. PIT ini mengususng tema Manajemen Bencana untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

PIT ke-6 diselenggarakan bersama Universitas Pertahanan pada tanggal 18-19 Juni 2019. Penyelenggaraan dilakukan di Gedung inaDRTG-BNPB dan Kampus Universitas Pertahanan di Sentul-Bogor. Tema yang digunakan untuk penyelenggaraan PIT ini adalah “Inovasi Sosial dan teknologi Kebencanaan menuju Revolusi 4.0”.

Selanjutnya, selama tahun 2020 hingga tahun 2022, PIT tidak dapat diselenggarakan akibat kondisi pandemi. Pada tahun 2023, Kegiatan PIT kembali mulai dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan pra PIT yang akan diselenggarakan secara simultan sejak awal bulan November 2023. Acara yang akan dilaksanakan pada kegiatan kegiatan PIT ke-7 diantaranya adalah Kegiatan pra PIT, diskusi panel, pameran, dan kegiatan lainnya.


TUJUAN
  1. Menghimpun para ahli kebencanaan untuk meningkatkan budaya riset dan memberikan kontribusi pemikiran secara komprehensif, holistik dan sistemik,
  2. Sarana berbagi pengalaman terbaik (best practices/lessons learned) dalam mengembangkan IPTEK melalui pendidikan, riset dasar dan terapan dari berbagai jenis dan karakteristik bencana di Indonesia.
  3. Memperoleh manfaat berupa meningkatkan kemampuan masyarakat untuk lebih memahami arti penting penanggulangan bencana, terutama dalam upaya pengurangan risiko bencana di tingkat lokal, nasional, regional (Asia-Pasifik), dan global.
  4. Mensinergikan kebutuhan kajian/penelitian di Indonesia sehingga dapat dijadikan acuan bersama dalam mengembangkan pengetahuan kebencanaan di Indonesia sesuai dengan jenis ancaman yang ada.
  5. Menjadi referensi riset yang terintegrasi untuk penanggulangan bencana di Indonesia serta dapat menjadi baseline perencanaan dan pendanaan riset/penelitian di Indonesia