Indonesia butuh sistem EWS cepat

Pakar Ikatan Ahli Bencana Indonesia ( IABI) mengatakan perlu adanya sistem koordinasi terpadu antara BMKG, BPPT, BNPB, dan LIPI dalam pemetaan potensi bencana dan pola iklim cuaca untuk mencegah terjadinya korban jiwa.

Ikatan Ahli Bencana Indonesia sekaligus pakar BPPT memprediksi Indonesia akan diguyur hujan dengan intensitas tinggi hingga awal tahun depan. Pemetaan potensi bencana dan iklim cuaca di berbagai daerah akan segera disusun untuk mengurangi potensi terjadinya bencana alam yang menelan korban jiwa. Berbagai daerah di mana terjadi bencana alam pun mulai memasuki kondisi tanggap darurat.

Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, Tri Handoko Seto, kepada VOA di Solo, Kamis (23/6), mengatakan perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang terjadi saat ini disebabkan anomali pertumbuhan awan dunia dan anomali suhu muka laut yang disebut fenomena La Nina.

Tri Handoko yang juga menjabat di Pokja Cuaca Ekstrim Ikatan Ahli Bencana Indonesia atau IABI mengatakan perlunya sistem koordinasi terpadu antara BMKG, BPPT, BNPB, dan LIPI dalam pemetaan potensi bencana dan pola iklim cuaca untuk mencegah terjadinya korban jiwa.

Tri Handoko mencontohkan sistem peringatan dini gempa dan potensi tsunami yang selama ini dilakukan dengan teknologi yang cepat dan masif antara lain media sosial cukup efektif mencegah korban jiwa.

“Sejak tiga bulan lalu fenomena ini sudah jelas, perlu kita siapkan langkah cepat.periodisitas El Nino dan La Nina saat ini semakin cepat, dua tahun sekali. La Nina tahun ini akan terjadi hingga awal tahun depan. Mulai Oktober wilayah Indonesia mengalami intensitas curah hujan tinggi. Kami akan membuat sistem peringatan dini yang lebih cepat dan akurat,” kata Tri Handoko.

“BMKG sudah merilis hingga 20 Juni curah hujan tinggi mengguyur Indonesia, tapi kan tidak secara detail daerah mana. Nah ke depan peringatan dini akan sampai ke pemerintah kabupaten/kota, termasuk BPBD. Semua akan terdeteksi. Data satelit saat ini sudah setiap 10 menit diupdate, terdeteksi sekian jam hujan deras akan terjadi di daerah ini, sehingga warga di lokasi daerah itu akan menyiapkan diri atau melakukan antisipasi mencegah terjadinya korban jiwa,” lanjutnya.

Sekarang ini, menurut Tri Handoko, informasi cuaca di BMKG, peta potensi bencana di BNPB, topografi daerah kerawanan bencana ada di LIPI, perlu dijadikan satu sistem. “Segera kita terapkan karena waktunya sudah mepet, maksimal Oktober karena La Nina akan menguat,” imbuh Tri Handoko.

Data Ikatan Ahli Bencana Indonesia atau IABI memaparkan global warming menjadi penyebab utama terjadinya perubahan iklim dan cuaca ekstrim saat ini. Intensitas perubahan ekstrim dulu tujuh tahun, semakin cepat lima tahun, hingga tiga tahun sekali.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB merilis 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami bencana banjir dan longsor. Hingga Juni 2016, data BNPB menyatakan telah terjadi 1.053 bencana di Indonesia, 157 orang meninggal, dan 1,7 juta jiwa mengungsi dan ratusan ribu rumah rusak.

Saat ini sejumlah daerah yang mengalami bencana alam di Indonesia mulai memasuki tanggap darurat, antara lain Purworejo di mana tanah longsor menewaskan 47 orang dan 15 lainnya hilang. Di Solo, Jawa Tengah, dan Padang, Sumatera Barat, terjadi banjir sehingga membuat ribuan warga mengungsi.

Tanah longsor di Kebumen menelan korban jiwa dua orang, dan di Pekalongan terjadi banjir rob atau pasang air laut. Bencana banjir bandang, longsor dan pasang air laut juga melanda Sangihe, Sulawesi Utara, mengakibatkan 4 orang tertimbun tanah dan 40 rumah rusak.

Meski banjir yang membanjiri rumah 1.000 keluarga di Solo akhir pekan mulai surut, hujan deras hampir empat jam Rabu malam (22/6) membuat rumah warga kembali terendam air. Walikota Solo, Hadi Rudyatmo kembali memperpanjang masa tanggap darurat bencana di Solo.

“Status tanggap darurat bencana banjir di Solo kami perpanjang. Semalam kan banjir terulang lagi di Solo, ya memang tidak separah banjir pekan lalu. Kami perpanjang sampai tujuh hari. Dengan kondisi ini kan kita bisa menyalurkan bantuan untuk warga korban banjir,” kata walikota Solo, Hadi Rudyatmo.

( sumber: http://www.voaindonesia.com/a/pakar-bppt-perlu-sistem-ews-cepat-untuk-atasi-ancaman-bencana-di-indonesia/3388957.html )

Awal 2017: diprediksi puncak musim hujan

Puncak musim hujan diprediksi Desember 2016 hingga Januari 2017

Hujan dengan intensitas tinggi diprediksi masih akan terus berlangsung hingga bulan Maret 2017. Banjir dan longsor, juga menjadi ancaman. Kondisi tersebut diperparah dengan terjadinya La Nina.

Indonesia berada dalam kondisi kemarau basah. Prediksi tersebut disampaikan Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), saat berdiskusi dengan wartawan, di Rumah Dinas Wali Kota Solo, Lodji Gandrung, Kamis (23/06).

Ketua Pokja Cuaca Ekstrem IABI, Tri Handoko Suseno mengatakan, bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini baru permulaan. Menurut dia, puncak hujan akan terjadi pada bulan Desember 2016 hingga Januari 2017. Penyebab lain hujan yang terjadi saat ini, terang Tri, adalah adanya anomali pertumbuhan awan di dunia.

“Awan-awan berkumpul di Indonesia karena suhu muka laut yang bervariasi. Ada gelombang atmosfer ekuator yang terpantau muncul membawa gugusan awan besar,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) merekomendasikan kepada Pemerintah agar segera membentuk konsorsium nasional yang bertugas mendesain sistem peringatan dini bencana hidrometeorologis atau bencana yang berhubungan dengan iklim. Warga juga diminta tidak menyebarkan informasi yang salah (hoax) karena bisa menurunkan kepercayaan publik pada kebenaran informasi jika sewaktu-waktu benar-benar terjadi bencana.

“Kami akan berkoordinasi dengan BMKG, BNPB, LIPI dan stakeholder terkait untuk menyiapkan Early Warning System yang akurat hingga ke daerah,” ucapnya.

IABI, lanjut dia, juga mengeluarkan beberapa rekomendasi menyongsong datangnya hujan dengan intensitas lebih tinggi. Menurut dia, diperlukan adanya manajemen penanganan wilayah sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo. Mengingat ada sekitar 20 kabupaten dan kota dilalui aliran sungai Bengawan Solo.

“Pemda-pemda harus saling bekerja sama, penanganan banjir dan longsor tidak bisa dibatasi sekat instansi atau daerah per daerah,” tandasnya.

Dia menambahkan, langkah lain yang harus ditempuh oleh Pemerintah Pusat, adalah mendorong gerakan masyarakat untuk menanggulangi banjir dan longsor seperti melakukan gerakan restorasi sungai dan danau serta terus dilakukan berbagai upaya pemanenan air hujan. Salah satu konsep yang ditawarkan IABI adalah menampung air hujan. Konsep ini, kata dia, telah banyak dilakukan di Benua Australia. 68 persen desa-desa dan 45 persen kota di Australia, telah menggunakan air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Konsepnya air hujan ditampung dalam sebuah tempat, resapkan, alirkan dan pelihara air hujan. Gerakan restorasi pengelolaan sungai serta restorasi drainase perlu lebih di masyarakatkan. Sekalipun curah hujan tinggi, masyarakat akan lebih siap jika memiliki infrastruktur permukaan yang baik,” tuturnya.

Lebih lanjut Handoko mengatakan, IABI mendesak kepada media massa untuk ikut memberikan panduan kepada masyarakat terkait situasi kebencanaan. Media massa, terutama media elektronik, diminta berpartisipasi aktif menyiarkan sistem peringatan dini sampai pada detik-detik terjadinya hujan ekstrem sebagaimana media elektronik juga menyiarkan detik-detik peringatan gempa berpotensi tsunami.

(sumber : Merdeka.com)

ITB Jadi Tuan Rumah PIT-RK ke-3

Indonesia merupakan negara dengan potensi ancaman bencana yang tinggi. Hal ini dapat ditinjau dari berbagai aspek seperti letak geografis, kondisi iklim, hingga kondisi demografisnya. Penelitian dan penanggulangan bencana banyak diupayakan lewat ilmu pengetahuan. Hal ini mendorong perlunya implementasi upaya penelitian dan riset di bidang kebencanaan secara efektif dan menyeluruh dalam kebijakan dan aksi penanggulangan bencana di Indonesia.

Berangkat dari hal tersebut, Ikatan Ahli Kebencanaa Indonesia (IABI), bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ristek DIKTI, dan ITB menyelenggarakan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Riset Kebencanaan ke-3 di ITB. Selama dua hari (23-24/05/16), acara ini menggelar seminar dan diskusi panel bertajuk “Paradigma baru, peran dan posisi PRB dalam konteks SDGs” yang diadakan di Aula Barat ITB. Selain itu, acara ini juga turut menggelar berbagai pameran yang melibatkan lembaga-lembaga sektor kebencanaan di Lapangan Cinta ITB dan kunjungan lapangan mengenai Sesar Lembang dan Sungai Cikapundung. Pertemuan ini menghadirkan Laksda (purn) Willem Rampangilei (Kepala BNPB), Ridwan Kamil, S.T, M.U.D (Walikota Bandung), Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA (Rektor ITB), Prof.H.Muhammada Nasir, Ph.D. (Menristek DIKTI), Ir. Basuki Hadimuljono, MSc. Ph.D. (Menteri PU dan Pera), Prof. Dr. Syamsul Maarif (Pengarah IABI) dan Slamet Rahardjo (Budayawan).

PIT ke-3 ini memfokuskan pada pembahasan terkait aglomerasi atau pemusatan industri dalam satu kawasan, pengurangan risiko bencana (PRB) berkelanjutan, peringatan risiko bencana, dan komunikasinya ke masyarakat. Indikator dalam konteks pembahasan tersebut mengacu pada Absolute Risk (AR) dan Emerging Risk (ER) yang akan dirumuskan bersama pada akhir PIT. AR dan ER merupakan elemen yang melekat pada definisi risiko sehingga elemen tersebut sangat berpengaruh pada pendekatan dan strategi PRB di Indonesia.

Kepala BNPB, Laksda (purn) Willem Rampangilei menyatakan bahwa pihaknya sangat mendorong peneliti, praktisi, maupun masyarakat peduli bencana dalam melakukan riset. “Riset dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia dan ini dapat juga dibagikan kepada komunitas internasional,” kata Willem. Dalam sambutannya, Ridwan Kamil membenarkan bahwa penanggulangan bencana selain dari segi teknologi bencana, juga harus dapat melahirkan teori mitigasi bencana, nilai preventif dan nilai sosial.

 

ITB dan Peran dalam PRB
ITB dalam institusi pendidikan sendiri telah menjembatani penelitian dan pengembangan dalam pengurangan risiko bencana. Contohnya, inovasi industri dan infrastruktur agar dapat mewujudkan dampak yang baik dalam penanggulangan bencana. “Seperti kita ketahui persoalan bencana bukan hanya urusan pemerintah, tetapi perlunya kerjasama dengan semua pihak terkait penanggulan bencana,” ujar Rektor ITB.

Dalam perkembangannya ITB telah banyak meneliti, memetakan wilayah bahaya bencana maupun kajian-kajian sains dalam penanggulangan bencana. Seperti kejadian banjir di wilayah Bandung selatan akibat  banyaknya  pembangunan rumah di aliran sungai.

“Penelitian-penelitian ITB telah menghasilkan alat penyaringan air, alat pengisap debu, alat pendeteksi getaran tanah dan lainnya.Tantangan ke depan bagaimana alat inovasi penanggulangan bencana dapat mudah diakses masyarakat, dan harganya murah. Saya berharap pada pertemuan ini dapat meningkatkan kerjasama dengan pihak penanggulangan bencana dan dapat memberikan kajian, solusi dalam pengurangan risiko bencana,” tambah Kadarsah.

Salah satu peserta PIT, Ika Sari Oktavianti (Alumni Teknik Geofisika ITB 2011) membawakan presentasi mengenai analisis data seismik dan catatan aktivitas visual pada Gunung Sinabung. Menurutnya, PIT Kebencanaan merupakan acara yang penting untuk rutin diadakan karena dapat menjadi sarana berbagi mengenai riset kebencanaan dari berbagai lembaga, institusi, maupun kementrian. Ia berharap agar hasil dari PIT ini tidak hanya berhenti di laporan tapi juga dapat direalisasikan.

“PIT berikutnya harus lebih banyak lagi melibatkan generasi muda agar tongkat estafet penanganan bencana di Indonesia dapat berkelanjutan,” tukasnya.

(sumber : BANDUNG,itb.ac.id)

Komitmen Rektor UB dalam PRB

Pemakaian Rompi kepada Relawan Kampus oleh Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS
Pemakaian Rompi kepada Relawan Kampus oleh Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS

Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Hal itulah yang digagas oleh tim Pusat Studi Kebumian dan Mitigasi Bencana (PSKMB) UB untuk menggelar Seminar Nasional “Peluang dan Tantangan Penerapan Dynamic Governance untuk Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana di Indonesia, Kamis (19/11/2015) di Gedung Widyaloka.

Dalam seminar ini PSKMB UB menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia untuk mengupas sistem penganggulangan bencana. Direktur Pengurangan Resiko Bencana BNPB Lilik Kurniawan mengatakan bahwa Negara Kita adalah negara yang rawan bencana dan sejak tahun 2007 secara bertahap terdapat perubahan mendasar tentang paradigma penanggulangan bencana.

“Dahulu strategi penyelenggaran pengurangan resiko bencana kita masih bersifat menunggu dan responsif tetapi sekarang lebih bersifat preventif dan antisipatif. Peran perguruan tinggi inilah yang kita butuhkan karena dari merekalah baik dari dosen maupun mahasiswa yang punya riset tentang penanggulangan bencana menjadi masukan yang yang sangat berharga bagi kita,” kata Lilik.

Penandatanganan MoU antara UB dengan BNPB
Penandatanganan MoU antara UB dengan BNPB
UB sendiri berencana menjadi salah satu perguruan tinggi yang sudah mengaplikasikan sistem penganggulangan bencana. Hal itu diutarakan oleh Rektor Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS yang berencana membeli mobil pemadam kebarakaran pada tahun 2016 untuk antisipasi bencana kebakaran di lingkungan UB.

“Sistem penganggulangan bencana gedung-gedung di UB masih perlu dibenahi. Mungkin perlu diaplikasikan sistem keamanan online untuk meminimalisir bencana di lingkungan UB dan saya mencoba berkomitmen menjadikan UB sebagai kampus yang sudah berbasis kepada sistem pengurangan resiko bencana walaupun rencana ini masih jangka panjang,” imbuh Bisri.

Salah satu contoh sistem pengurangan bencana yang telah diaplikasikan UB adalah sumur injeksi untuk mengurangi resiko banjir. Bisri juga menjelaskan bahwa aplikasi sumur injeksi yang simpel hanya menggunakan galian sedalam 6-100 meter ini selain untuk menanggulangi banjir tetapi juga berfungsi untuk menyimpan air selama musim kemarau dan sistem ini sudah diaplikasikan di desa Glintung

( sumber: Universitas Brawijaya)

PIT #2 di Jogja

Pertemuan Ilmiah Tahunan Riset Kebencanaan ke-2, dengan tema Membangun Kemandirian Industrialisasi dan Teknologi Berbasis Riset Kebencanaan Indonesia.  Dalam sambutannya Prof.Sudibyakto selaku Ketua IABI mengatakan agar masyarakat yang ada lebih mudah mendapatkan informasi mengenai riset kebencanaan. “Mulai tahun ini kami akan menerbitkan jurnal IABI 2 kali dalam setahun”ucapnya.  Sementara itu, Rektor UGM, Prof.Dwikorita Karnawati,M.Sc,Ph.D dalam sambutannya mengatakan kurangnya penghargaan apresiasi masyarakat Indonesia terhadap hasil riset/produk dari kampus. “Alhamdulillah BNPB mau menggunakan produk atau riset dari UGM” katanya.  Prof.DR.Syamsul Maarif,M.Si berpesan agar tidak berhenti hanya pada penelitian saja tetapi pemerintah dibantu dan diberitahu produk apa saja yang telah ditemukan akademisi untuk penanggulangan bencana.  “Indonesia adalah Laboratorium bencana.Lebih cepat,lebih sedikit korbannya, dan lebih sedikit kerugiannya, itu adalah inti dari menanggulangi bencana” ujarnya.   Ir.Basuki Hadimuljono menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, solusi sinergi PU dan PR dalam penanggulangan bencana adalah meningkatkan pemanfaatan pengendalian ruang, dan penanganan bencana secara aplikatif. “Bagaimana alat-alat berat dapat mudah menyentuh daerah rawan bencana menjadi tanggung jawab kami. Selain itu,bidang riset kami juga sudah mempunyai pembangunan rumah yang instant dan tahan gempa” ungkapnya.

Untuk itu diperlukan suatu rencana terintegrasi antara peneliti/periset kebencanaan di Indonesia. Menyadari kondisi tersebut, maka pada 5 Juni 2014, sekitar 350 ahli kebencanaan yang berasal dari para akademisi, birokrat, lembaga riset, para praktisi PB dan anggota masyarakat yang peduli bencana telah mendeklarasikan pembentukan Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) sebagai organisasi profesi nir laba bersamaan dengan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-1 di Surabaya.

Pada kesempatan tersebut telah disusun blue print dan roadmap riset kebencanaan Indonesia. IABI dibentuk dengan tujuan untuk (1) mensosialisasikan perkembangan konsep dan pengetahuan tentang kebencanaan (knowledge development) kepada pemangku kepentingan terutama para penentu kebijakan, perguruan tinggi dan lembaga riset, swasta/industry, dan masyarakat/LSM kebencanaan, dan (2) melakukan riset kebencanaan yang strategis dan menjadi prioritas nasional untuk dipublikasikan dan disebarluaskan kepada pemangku kepentingan termasuk masyarakat akademis.

Periode tahun 2014-2017, riset akan diarahkan dan difokuskan pada pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) terutama untuk bencana tsunami, banjir/banjir bandang, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan dan gerakan massa/tanah longsor. Salah satu agenda kerja IABI tahun 2015 adalah penyelenggaraan PIT-2 dan Musyawarah Nasional Pertama IABI untuk mengesahkan AD/ART pada 26-28 Mei 2015 di Grha Sabha Pramana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Momentum ini diselenggarakan bersamaan dengan peringatan (Commemoration) 9 tahun gempabumi di Yogyakarta dan Jawa tengah, dengan tema membangun kemandirian industrialisasi dan teknologi berbasis riset kebencanaan Indonesia.

Ketua IABI Periode 2014-2015, Sudibyakto dalam laporannya mengungkapkan alasan pemilihan tema tersebut  berangkat dari keyakinan bahwa  sebagai negara besar yang hidup dikawasan rawan bencana maka sudah sepatutnya Indonesia tidak bergantung ke negara lain dalam hal teknologi kebencanaan tetapi sebaliknya, Indonesia harus mampu mengembangkan industri yang mandiri dan tangguh menghadapi bencana dimasa mendatang. PIT ini dimaksudkan sebagai langkah awal IABI dalam menjembatani antara para pelaku riset kebencanaan dengan industri terkait kebencaaan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPB, Syamsul Ma’arif mengungkapkan bahwa saat ini kesadaran masyarakat tentang bencana nampaknya telah terbentuk, tetapi belum bertindak. Begitu juga dengan hasil  riset penelitian perguruan tinggi tentang kebencanaan, orang telah sadar dan tahu itu penting tapi tidak ada yang menggunakan. Jadi dari seminar IABI ini jangan hanya berhenti pada paparan riset saja, tapi harus dengan berbagai macam cara dan seni tertentu bisa membawa hasil riset ini ke tangan para pengambil keputusan di tingkat nasional. Syamsul juga menjelaskan bahwa Indonesia telah menjadi tempat laboratorium bencana, jadi dihimbau kepada para anggota IABI untuk jangan ada lagi muncul sebutan bahwa Indonesia sebagai supermarket bencana, karena itu adalah pendekatan kapitalistik, seolah-olah bencana dikomodifikasikan. Apalagi kalau disebut dengan Mall Bencana atau Pasar Bencana.

Jadi seharusnya hasil riset dari laboratorium bencana itu dapat dimanfaatkan dan dipakai sendiri serta berusaha agar  pengurangan resiko bencana ditingkat nasional, regional dan internasional harus menjadi outcome dari berkurangnya jumlah kematian, berkurangnya jumlah kerusakan, makin berkurangnya kerugian dibidang ekonomi dan pembangunan nasional. Jadi pengurangan resiko bencana harus menjadi kata kunci (keyword) dan pemikiran dasar (mainstream)didalam pembangunan nasional. Rangkaian kegiatan PIT ini terdiri 3 segmen utama yaitu (1) Pertemuan Ilmiah untuk mereview blueprint yang telah disusun pada PIT ke-1 di Surabaya serta diskusi kemandirian industrialisasi dan teknologi berbasis riset kebencanaan,merumuskan konsep gerakan nasional dan masterplan PRBI di Indonesia, (2) Musyawarah Nasional IABI membahas AD/ART, status hukum, struktur organisasi serta mekanisme pemilihan pengurus IABI periode 2015-2016,  dan (3) Kegiatan pendukung diantaranya pameran Kebencanaan, sesi poster dan pendaftaran anggota baru IABI.

Untuk acara seminar terdapat 170 abstrak dan dihadiri lebih dari 500 mahasiswa pascasarjana UGM serta peserta dari berbagai daerah. Untuk kegiatan pameran, diikuti 36 peserta dari kementerian, lembaga, swasta dan organisasi kemasyarakatan.  BIG mendukung acara ini dalam pameran yaitu menjadi salah satu exhibitornya. Dalam kesempatan ini BIG menyajikan berbagai macam produk buku dan Peta NKRI 2014 skala 1:5.000.000, Peta Foto Udara Gumuk Pasir Bantul, Poster One Map Pesisir dan Laut, Poster Rapid Mapping Banjir di Kudus dan Pati, Poster Proses Pemotretan serta Display Pesawat Fix Wing yang selama ini digunakan untuk melakukan pemotretan udara. Kesemua materi yang disosialisasikan tersebut adalah kontribusi BIG dalam mendukung penyelesaian permasalahan kebencanaan menggunakan informasi geospasial di Indonesia.(TN/TR)

( sumber: BAKOSURTANAL)

BNPB Inisasi Pembentukan Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia

Jakarta (ANTARA News) – Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNPB), menginisiasi pembentukan Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) untuk membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi kebencanaan dalam mengurangi risiko bencana.

“IABI ini forum para ahli kebencanaan dalam mempercepat penanggulangan bencana alam seperti tsunawi, kebakaran hujan, banjir, gempa bumi dan lainnya,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Humas BNPB, Sutopo Nugroho, di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan, IABI terbentuk sebagai hasil Pertemuan Ilmiah Tahunan 2014 di Surabaya pada Juni 2014 yang didukung Kemdikbud dan Kemristek.

“Pertemuan pertama ini telah sukses menghasilkan cetak biru penelitian kebencanaan untuk periode 2015 hingga 2019,” ujarnya.

Selain cetak biru tersebut, kata dia, para peserta pertemuan itu sebanyak 365 ilmuwan, peneliti, perekayasa, akademisi dan praktisi di bidang kebencanaan.

“Para ilmuwan ini setuju membentuk suatu wadah dalam saling berkoordinasi dan berkomunikasi, bertukar pikiran dan informasi untuk melaksanakan peran mereka menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi membangun ketahanan di semua tingkatan,” ujarnya.

Menurut dia, sebagai wadah koordinasi dan berbagi antar pelaku ini dapat pengurangan risiko bencana dan dapat membangun kesadaran bersama dan mampu membangun dialog serta mengembangkan jejaring antarpihak.

Selain itu, kegiatan ini juga dapat menyinergikan kegiatan sektoral sehingga dapat dijadikan ajang pembelajaran bersama bagi IABI seluruh Indonesia.

“Dalam penangganan bencana diperlukan pemikiran dan teknologi yang tepat, sehingga penangganan dan mencegah bencana tersebut dapat  tepat dan cepat serta kerugian dapat ditekan,” ujarnya.

Deklarasi Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia


Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) dideklarasikan oleh para ahli kebencanaan Indonesia dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan Riset Kebencanaan di Surabaya pada Kamis (5/6). Deklarasi dibacakan oleh Harkunti P. Rahayu, PhD akademisi dari Institut Teknologi Bandung mewakili para ahli kebencanaan.

DEKLARASI:

  • Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap berbagai bencana, sehingga perlu membangun ketangguhan bangsa terhadap bencana sebagai bagian strategis dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.
  • Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan perlu ditingkatkan.
  • Dalam upaya membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan, kami para peneliti, perekayasa, akademisi, dan praktisi kebencanaan sepakat membentuk organisasi IKATAN AHLI KEBENCANAAN INDONESIA (IABI) untuk memberikan sumbangsih nyata bagi terwujudnya Indonesia Tangguh Bencana.

(sumber: BNPB)